Amnesty Internasional Desak Kemenhan Usut Meninggalnya 3 Peserta Latsarmil
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid angkat bicara mengenai meninggalnya peserta latihan dasar kemiliteran (latsarmil) untuk calon pengelola...
oleh RSS Aggregator
Ringkasan dari Republika↗
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendorong Kementerian Pertahanan untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terkait kematian tiga peserta latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Ketiga peserta tersebut tengah mengikuti program pelatihan bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan Merah Putih. Amnesty Internasional menilai peristiwa ini harus segera diusut tuntas demi keadilan bagi korban dan keluarganya.
Usman Hamid menyampaikan bahwa kematian tiga peserta tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait prosedur dan pengawasan dalam pelaksanaan latihan militer. Ia menekankan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan latihan fisik berat harus memiliki standar keselamatan yang ketat. Pihaknya mendesak agar temuan awal dari investigasi internal segera dipublikasikan secara transparan kepada publik.
Lebih lanjut, Usman menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap program pelatihan yang dilakukan oleh lembaga negara. Ia menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan setiap warga negara yang mengikuti program resmi pemerintah. Oleh karena itu, Kemenhan diminta tidak hanya mengusut penyebab kematian, tetapi juga mengevaluasi sistem pelatihan secara keseluruhan.
Hingga saat ini, Kementerian Pertahanan belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan tersebut. Namun, publik menantikan langkah konkret dari kementerian untuk mengungkap fakta di balik kejadian ini. Kasus ini juga mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan, termasuk aktivis dan pegiat HAM, yang meminta agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Amnesty International Indonesia berharap agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang. Mereka meminta agar standar operasional prosedur dalam setiap latihan kemiliteran diperketat dan diawasi secara ketat oleh pihak berwenang. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang melibatkan pelatihan fisik dan militer.