Polda Papua bongkar kasus BBM subsidi ilegal dengan kerugian Rp500juta

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua berhasil mengungkap dua kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah hukumnya. Kerugian negara akibat praktik ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp500 juta.

Kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan setelah menerima laporan masyarakat terkait distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan. Dalam penggerebekan di sejumlah lokasi, petugas mengamankan beberapa tersangka beserta barang bukti berupa ribuan liter solar dan premium yang diduga akan dijual di atas harga eceran tertinggi.

Modus yang digunakan para pelaku adalah membeli BBM bersubsidi dari stasiun pengisian bahan bakar umum menggunakan kendaraan modifikasi. BBM tersebut kemudian ditampung di drum atau tangki ilegal untuk dijual kembali kepada industri kecil dan nelayan dengan harga lebih tinggi. Tindakan ini melanggar Peraturan Presiden tentang pengendalian BBM bersubsidi.

Kepala Subdit IV Ditreskrimsus Polda Papua menyatakan bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga mengancam ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak. Pihaknya akan terus melakukan patroli dan pengawasan ketat di titik-titik rawan penyimpangan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi junto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara serta denda hingga Rp60 miliar menanti para pelaku.

Polda Papua mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di lingkungan masing-masing. Kerja sama antara aparat dan warga dinilai penting untuk menekan kebocoran distribusi energi yang masih sering terjadi di daerah terpencil.